7 Fakultas Kedokteran Menolak Pengambilalihan Kolegiumnya oleh Pemerintah

Tujuh Expert Besar dari Fakultas Kedokteran Terkenal — mewakili FK UI, UGM, Unair, Unhas, USU, Unpad, dan UB– menyelenggarakan diskusi gratis yang menentang pemerintah mengambil alih Kolegium Dokter Indonesia melalui konsil kesehatan yang baru diresmikan.

Poin-Poin Utama yang Dibahas:

1. Intervensi Pemerintah
   Para expert besar menolak peralihan kontrol Kolegium dari organisasi profesi ke Kemenkes/Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). Mereka khawatir langkah ini akan menghilangkan otonomi ilmiah dan profesional dokter.
2. Mutasi Dokter dan Dampaknya
   Banyak dokter senior yang juga berperan sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran mengalami pemindahan, sehingga mengganggu operasi rumah sakit pendidikan. Langkah ini dinilai merusak kesinambungan pendidikan kedokteran.
3. Risiko Penurunan Kualitas
   Para expert besar mengingatkan bahwa tanpa keberadaan Kolegium yang mandiri, kualitas spesialis dan dokter yang siap pakai akan menurun, bahkan mungkin berdampak pada keselamatan pasien.

Pernyataan Tegas dari Akademisi:

• Prof. Djohansjah Marzoeki (Unair) : “Kolegium kedokteran harus bersifat otonom dan independen, tidak boleh diintervensi oleh negara”.
• Prof. Endang Sutedja (Unpad) : “Menteri Kesehatan telah mengambil alih desain dan pengelolaan pendidikan tenaga medis tanpa melibatkan akademisi”.
• Prof. Wisnu Barlianto (UB) : “Peralihan kepada Kemenkes melalui PP 28/2024 berisiko melemahkan kualitas pendidikan spesialis”.
• Expert besar Unhas dan USU : Menyebutkan bahwa prosedur pengambilalihan kolegium dilakukan secara kurang transparan, berpotensi menciptakan kesenjangan kompetensi klinik-ilmiah.

Tanggapan Kemenkes

Pemerintah, melalui staf ahli Menkes, menyatakan bahwa pengaturan ini sesuai dengan UU Kesehatan 17/2023 dan bertujuan untuk “menegaskan koordinasi”, bukan pengambilalihan. Meski demikian, kritikus memandang langkah ini sebagai bentuk intervensi yang mengerdilkan lembaga profesi.

Relevansi bagi Kita:

• Kualitas Dokter dan Spesialis : Eksistensi kolegium yang independen berpengaruh langsung pada mutu pendidikan, etika, dan pelayanan pasien.
• Peran Akademis dan Klinis : Perguruan tinggi harus tetap dilibatkan dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan dokter spesialis.
• Transparansi Kebijakan : Keseimbangan harus dijaga antara keterlibatan pendidikan, profesi, dan pemerintah, agar tidak dimonopoli oleh satu pihak.

Kesimpulan Singkat